KEBIJAKAN MASIF PERCEPATAN MDGs

Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goal-MDG) merupakan komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB, termasuk di dalamnya Indonesia. MDGs berisi tujuan pembangunan yang mempunyai batas waktu dan target yang terukur untuk menanggulangi kemiskinan, kelaparan, perbaikan gizi, buta aksara, kesetaraan gender, kesehatan ibu dan anak, penyakit, penurunan kualitas lingkungan dan pengembangan kemitraan global untuk pembangunan, yang harus dicapai sebelum akhir tahun 2015.
Pelaksanaan dan upaya pencapaian MDGs di Indonesia merupakan komitmen negara terhadap warga negara dan masyarakat global. Komitmen Indonesia dalam MDGs mencerminkan komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Karena itu, MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan (mainstreaming) MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014, Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RKP), serta dokumen APBN. Selain itu Presiden RI membentuk Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs pada April 2009. Kantor ini diharapkan bekerjasama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pihak swasta, serta masyarakat sipil mencapai target MDGs.
Belum cukup itu, pemerintah juga mengambil langkah kebijakan Percepatan Pencapaian MDGs antara lain dengan: (1) Integrasi MDGS dalam RPJMN dan RPJMD, (2) Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan (3) Roadmap Nasional MDGs, (4) Rencana Aksi Daerah MDGs dan (5) Dukungan pembiayaan.
Integrasi MDGs dalam RPJMN telah dilaksanakan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010, yang berlaku efektif sejak 20 Januari 2010, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Peta Jalan (Roadmap) MDGs diterbitkan pada 21 April 2010 dan Roadmap Nasional Percepatan MDG telah selesai disusun sejak November 2010. Sedangkan Rencana Aksi Daerah MDGs dan Dukungan Pembiayaan diharapkan selesai pada tahun 2011.
Pertanyaannya kemudian adalah, apakah langkah langkah masif pemerintah tersebut di atas berbanding lurus dengan pencapaian MDGs?
Untuk konteks Indonesia, sejak ditandatanganinya resolusi PBB ini pada 8 September 2000 diketahui bersama bahwa terdapat tantangan-tantangan dalam upaya pencapaian MDGs, yaitu: 1) kesenjangan yang terjadi antar wilayah, antar masyarakat dalam wilayah yang sama, antar generasi, dan antar gender, 2) kesenjangan dalam mengakses sumberdaya (alam, manusia, dana, dll) dan pelayanan dasar, 3) Kesenjangan dalam pemahaman tentang MDGs, dan 4) kesenjangan kemampuan pengadaan serta pengolahan data.
Tantangan-tantangan ini belum bisa terjawab sampai sekarang, meski sudah sepuluh tahun resolusi itu ada. Hal ini terlihat pada laporan MDGs Indonesia untuk tahun 2010. Kesenjangan itu semakin menganga besar.
Salah satu contohnya, Pemerintah mengklaim bahwa ekonomi RI terbesar ke-16 di dunia, sementara PDB 3.000 dollar AS per kapita, cadangan devisa 94,7 miliar dollar AS, nilai ekspor 50,0 miliar dollar AS, dan nilai tukar rupiah menguat. Capaian ini sejalan dengan yang terjadi di kalangan atas, yaitu pembelian mobil mewah meningkat 37 persen; transaksi kartu kredit untuk makanan, busana, dan pelesiran meningkat 20 persen; serta laba usaha penjualan barang mode merek impor meningkat 52 persen.
Klaim keberhasilan pembangunan ekonomi sangat bertentangan dengan kondisi riil masyarakat. Harga kebutuhan pokok melambung dan inflasi mencapai 6,9 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi tak mencapai setengah dari lonjakan harga kebutuhan pokok. Jadi, klaim pemerintah di dalam laporan MDGs mereka yang mengatakan bahwa dari segi persentase, kemiskinan diklaim menurun dari 20,6% menjadi 5,9% dirasa tidak masuk akal.

Lola Amelia, Peneliti Bidang Kebijakan Sosial dan Gender The Indonesian Institute.
ameliaislola@gmail.com